SB, PALANGKA RAYA – Wakil Bupati Kapuas, Dodo, S.P., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (30/7/2026) lalu.

Rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi pada puncak musim kemarau.

Kegiatan itu dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, jajaran BNPB Republik Indonesia, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, unsur Forkopimda, serta instansi terkait lainnya.

Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menekankan pentingnya langkah cepat, terkoordinasi, dan terpadu dari seluruh pemerintah daerah dalam mengantisipasi maupun menangani potensi karhutla.

Ia juga meminta seluruh kepala daerah segera menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk menetapkan status siaga darurat apabila diperlukan, serta memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana di lapangan.

Sementara itu, BNPB menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan bantuan logistik, dukungan operasional, hingga pendanaan guna memperkuat upaya penanggulangan bencana. Dukungan tersebut diharapkan mampu meminimalkan dampak karhutla, termasuk mencegah meluasnya kabut asap ke berbagai wilayah.

Wakil Bupati Kapuas Dodo menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas siap mendukung seluruh kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

"Melalui rakor ini, kita semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terintegrasi," ujar Dodo.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengedepankan langkah-langkah preventif, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan.

"Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya karhutla. Dengan kebersamaan dan kepedulian semua pihak, kita dapat meminimalkan risiko bencana serta melindungi masyarakat dan lingkungan," tambahnya.

Rakor BNPB bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut menjadi momentum penting dalam menyatukan langkah dan strategi seluruh pemangku kepentingan untuk menghadapi potensi bencana selama musim kemarau, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di Kalimantan Tengah. (hms/f4)