SB, PALANGKA RAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah provinsi memastikan APBD 2027 lebih fokus pada program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Permintaan itu disampaikan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Anggota Banggar DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan pembahasan saat ini masih berfokus pada penyisiran struktur belanja. DPRD mencermati sejumlah pos yang mengalami pengurangan agar tidak mengganggu program pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

“Semua lini ada pengurangan. Karena anggarannya hampir sama dengan 2026, kami berharap program-program yang orientasinya kepada masyarakat bisa dipertegas,” kata Sudarsono, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal harus diikuti dengan penentuan prioritas yang tepat. Program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dinilai tidak boleh kalah oleh kebutuhan rutin pemerintahan. Banggar juga meminta Pemprov Kalteng tetap memenuhi anggaran yang bersifat mandatori sesuai aturan. Sektor seperti infrastruktur dan pendidikan menjadi perhatian karena memiliki ketentuan alokasi tersendiri.

“Infrastruktur ada ketentuan 40 persen misalnya, kita minta konsisten. Pendidikan ada ketentuannya, kita konsisten dulu tentang itu,” tegasnya.

Sudarsono menambahkan, pembahasan KUA-PPAS 2027 belum masuk secara detail ke seluruh program. Banggar dan TAPD masih menyelesaikan sejumlah hal yang mendesak dan wajib dipenuhi sebelum membahas program secara lebih rinci.

“Jadi kita baru menyisir hal-hal yang memang urgent secara ketentuan dulu, baru kita mulai masuk ke hal-hal lain,” pungkasnya.

DPRD Kalteng berharap pembahasan APBD 2027 menghasilkan belanja yang lebih efektif dan tepat sasaran, dengan tetap memenuhi kewajiban pemerintah serta memperkuat program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. (sb/*)