SB, PALANGKA RAYA – Program beasiswa Kalteng Berkah terancam menghadapi persoalan anggaran pada 2027. DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah provinsi menghitung kebutuhan program tersebut secara menyeluruh agar mahasiswa tidak kehilangan bantuan di tengah masa studi.

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menilai kenaikan anggaran daerah tahun depan belum cukup longgar untuk menutup seluruh kebutuhan tanpa perhitungan matang.

“Anggaran pada 2027 ini naiknya hanya sedikit, dari Rp 5,2 triliun menjadi Rp 5,4 triliun,” ujar Sugiyarto, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, tambahan anggaran sekitar Rp200 miliar harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pemerintah daerah. Karena itu, pembiayaan beasiswa harus dihitung berdasarkan jumlah penerima hingga seluruh masa studi.

DPRD tidak ingin bantuan pendidikan hanya lancar pada awal program, tetapi tersendat ketika memasuki semester berikutnya.

“Jangan hanya membiayai semester satu, dua, dan tiga, lalu semester empatnya libur. Nah, ini kan akan menjadi masalah besar bagi mahasiswa,” tegasnya.

Sugiyarto meminta Pemprov Kalteng segera membuat proyeksi kebutuhan secara detail. Dengan begitu, besaran anggaran yang disiapkan dapat disesuaikan dengan jumlah penerima dan lama pendidikan.

“Kami terus mengingatkan hal ini karena program tersebut merupakan janji Gubernur. Jadi, pembiayaannya mutlak harus ter-cover dengan aman di anggaran 2027,” katanya.

Hingga kini pembahasan KUA-PPAS 2027 masih berjalan. DPRD akan terus mencermati struktur belanja, terutama untuk memastikan program pendidikan yang menyangkut kepentingan mahasiswa mendapat dukungan anggaran yang cukup.

Bagi DPRD, keberlanjutan Kalteng Berkah harus dipastikan sejak awal. Sebab, bagi mahasiswa penerima, kepastian biaya pendidikan bukan sekadar angka dalam APBD, tetapi menyangkut kelanjutan studi mereka. (sb/*)