Ketua Komisi III DPRD Kotim Tanggapi Kebijakan Baru Pasien BPJS di RSUD dr Murjani Sampit
SB, SAMPIT - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotim, Dadang Siswanto, menanggapi kebijakan baru BPJS Kesehatan atas pengadaan face recognition dan sidik jari untuk pasien yang diterapkan di RSUD dr Murjani Sampit.
Dadang menilai, kebijakan tersebut diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan data peserta BPJS.
Hal ini menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya klaim layanan yang masih menggunakan identitas pasien yang sudah meninggal dunia.
“Karena itu, digunakan validasi biometrik berupa sidik jari atau face recognition agar peserta yang datang benar-benar sesuai dengan data yang terdaftar. Tapi pasien anak-anak dan kondisi gawat darurat dikecualikan,” kata Dadang, Jumat (10/10/2025).
Sementara antrean panjang yang terjadi di RSUD dr Murjani disebut karena keterbatasan alat verifikasi.
"Face recognition sebenarnya jauh lebih cepat dibanding fingerprint, hanya dua sampai tiga detik. Jadi kalau alatnya ditambah, antrean bisa terurai,” ujarnya.
Dadang juga mengakui sebelumnya dirinya kaget karena terjadinya penumpukan pasien dan belibetnya pengambilan obat.
Menurutnya bahwa sistem BPJS sebenarnya sudah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Namun dirinya berkoordinasi langsung dengan pihak BPJS Kesehatan untuk memastikan kebenaran program tersebut.
Dari hasil koordinasinya dengan pihak BPJS, Dadang mengungkapkan bahwa penerapan sistem biometrik sebenarnya sudah diberlakukan secara nasional sejak 2023.
"Ternyata kebijakan tersebut diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan data peserta BPJS," jelansya.
Dadang berharap BPJS dan pihak rumah sakit segera memperbaiki sistem agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat.
"Tujuan kita sama, memastikan masyarakat dapat pelayanan terbaik tanpa ribet urusan administrasi,” pungkasnya. (f1/sb)
