DPRD Kotim Desak Percepatan Perbaikan 37 Titik Jalan Rusak Berat di 9 Kecamatan
SB, SAMPIT - Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merilis data terbaru terkait infrastruktur jalan yang menunjukkan adanya 37 titik jalan rusak berat yang tersebar di sembilan kecamatan. Kondisi ini dinilai telah menghambat konektivitas antar desa, memperlambat distribusi hasil pertanian, dan membahayakan keselamatan warga.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mendesak Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera mengambil langkah percepatan perbaikan.
“Di Kecamatan Telaga Antang dan Tualan Hulu, warga harus menempuh jalan berlumpur sejauh 12 kilometer hanya untuk menjangkau fasilitas kesehatan. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Rimbun, Senin (13/10/2025).
Rimbun menegaskan, kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada sektor transportasi dan ekonomi, namun juga menyebabkan keterisolasian desa, khususnya saat musim hujan, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Kalau jalan rusak, ekonomi desa lumpuh. Hasil panen tidak bisa keluar, anak-anak sulit ke sekolah, dan akses layanan kesehatan terganggu. Kami minta Dinas PUPR segera memprioritaskan perbaikan pada titik-titik kritis,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kotim, Rudianur, turut menyuarakan keprihatinan terhadap lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek peningkatan jalan. Ia menyoroti kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Kami minta pengawasan lapangan diperketat. Jangan sampai jalan baru rusak dalam hitungan bulan. Ini bentuk pemborosan anggaran yang tidak bisa ditolerir,” kata Rudianur.
Berdasarkan data yang dihimpun Komisi IV DPRD Kotim, seperti terdapat 37 titik jalan rusak berat di 9 kecamatan, 12 desa dinyatakan terisolasi saat musim hujan karena akses jalan terputus, 5 jembatan penghubung mengalami kerusakan structural, serta 3 proyek peningkatan jalan tahun anggaran 2024 dinilai gagal fungsi.
Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Syahbana, menyatakan pihaknya telah melakukan inspeksi langsung ke sejumlah lokasi terdampak. Hasil temuan di lapangan akan segera diserahkan kepada Bupati Kotim dalam bentuk laporan resmi.
“Kami sudah turun ke lapangan. Ada jalan yang dibangun tahun 2024, tapi kini sudah ambles. Ini harus jadi perhatian serius,” ujar Syahbana.
Ia juga mendorong agar perencanaan pembangunan jalan ke depan dilakukan secara berbasis data geoteknik, serta melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengawasan.
“Jangan hanya asal bangun, tapi tidak tahan cuaca. Kita butuh jalan yang kokoh, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (f1/sb)
