Pabrik Pakan Ternak di Parenggean Mangkrak, DPRD Kotim Soroti Nasib Proyek Bernilai Besar
SB, SAMPIT – Sebuah bangunan megah berdiri di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dulu, proyek tersebut digadang-gadang bakal menjadi pusat produksi pakan ternak yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Namun, hingga kini bangunan itu justru dibiarkan kosong dan belum difungsikan.
Kondisi tersebut menuai sorotan dari Anggota DPRD Kotim, Hairis Salamand, yang menilai proyek bernilai besar itu kini hanya menjadi bangunan tak bernyawa.
“Gedungnya sudah selesai dibangun, tapi sampai sekarang belum difungsikan. Saya ingin tahu, apakah pengelolaannya di bawah provinsi atau kabupaten,” ujar Hairis.
Menurutnya, pabrik pakan ternak di Parenggean sejatinya bisa menjadi solusi nyata bagi peternak lokal yang selama ini kesulitan mendapatkan pakan berkualitas dengan harga terjangkau. Apalagi, kebutuhan pakan di Kotim terus meningkat setiap tahun seiring dengan tingginya permintaan daging.
“Kalau dikelola dengan baik, pabrik ini bisa mendukung program peningkatan ekonomi masyarakat di sektor peternakan. Ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan,” tambahnya.
Hairis menjelaskan, selama ini banyak peternak di Kotim masih bergantung pada pasokan pakan dari luar daerah. Kondisi tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat dan keuntungan peternak menurun.
“Setiap menjelang hari besar seperti Idulfitri atau Iduladha, kita bahkan masih mendatangkan sapi dan kambing dari luar. Padahal, kalau pabrik ini beroperasi, Kotim bisa mandiri dalam penyediaan pakan,” jelasnya.
Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna memastikan status kepemilikan dan arah pengelolaan pabrik tersebut. Menurutnya, langkah ini penting agar proyek yang telah menelan anggaran besar itu tidak menjadi aset terbengkalai.
“Kalau terus dibiarkan, sayang sekali. Ini seharusnya bisa jadi motor penggerak ekonomi masyarakat Parenggean dan sekitarnya,” tegasnya.
Politisi asal daerah pemilihan III itu juga berharap, jika kewenangan pengelolaan berada di tangan kabupaten, maka pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar pabrik dapat difungsikan.
“Jangan sampai jadi bangunan sia-sia. Potensinya besar kalau dikelola serius,” tandasnya. (sb/*)
