Dinas Pertanian Kotim Fokus Dukung Program Swasembada Pangan Nasional
SB, SAMPIT - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2026.
Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Permata Fitri, menyampaikan bahwa arah kebijakan dan program di daerah sepenuhnya selaras dengan strategi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Program yang akan kami lakukan di 2026 ini pada prinsipnya adalah mendukung program Bapak Presiden dalam rangka swasembada pangan. Program ini sudah digaungkan sejak beliau terpilih,” ujarnya, Sabtu (24/1/2026).
Ia menjelaskan, swasembada pangan memiliki pilar utama yang difokuskan Kementerian Pertanian secara nasional, dengan komoditas utama beras atau padi sebagai prioritas awal.
Kotim sendiri ditetapkan sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Kalimantan Tengah. “Di Kalteng penyangga pangan itu nomor satu Kabupaten Kapuas, nomor dua Pulang Pisau, dan nomor tiga di Kotim. Luas baku lahan sawah yang kita miliki sangat mendukung program tersebut,” jelasnya.
Ia mengatakan, bahwa seluruh program strategis swasembada pangan yang dilaksanakan di daerah bersumber dari pemerintah pusat. Terdapat tiga fokus utama, yakni perluasan luas baku sawah melalui percetakan sawah baru, peningkatan indeks pertanaman melalui optimalisasi lahan, serta pemaksimalan mekanisasi pertanian.
“Semua agro input berasal dari pusat. Di daerah, tugas kami hanya melakukan pengawalan agar seluruh program berjalan sesuai target,” katanya.
Pengawalan tersebut dilakukan secara berjenjang. Di setiap provinsi telah ditunjuk penanggung jawab swasembada pangan dari Kementerian Pertanian. Untuk Kalteng, penanggung jawabnya adalah Direktur Jenderal terkait di Kementerian Pertanian, sementara di Kotim ditangani oleh Direktur Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen.
“Setiap minggu, tepatnya Jumat malam atau Sabtu, dilakukan pemantauan progres, terutama terkait luas tambah tanam dan capaian program di lapangan,” ungkapnya.
Secara nasional, Presiden Republik Indonesia pada 7 Januari 2026 juga telah menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak berdampak signifikan terhadap efisiensi anggaran di Kotim karena daerah berperan sebagai pengawal program.
“Untuk efisiensi anggaran, kami di Kotim tidak terlalu terpengaruh. Yang paling dibutuhkan adalah pengawalan dan komitmen seluruh aparatur, khususnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk menyukseskan program strategis nasional ini,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sejak 1 Januari 2026, seluruh tenaga penyuluh pertanian di Kotin dan secara nasional telah beralih status kepegawaian di bawah Kementerian Pertanian.
“Ini merupakan bagian dari penguatan dukungan terhadap program swasembada pangan. Dengan kesiapan sumber daya manusia dan lahan yang ada, Kabupaten Kotawaringin Timur siap mendukung dan menyukseskan swasembada pangan nasional,” pungkasnya. (f1/SB)
