Satu Pejabat Tinggi Pratama Purnabakti di 2026, Rekrutmen ASN Masih Menunggu Kebijakan Pusat
SB, SAMPIT – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kamaruddin Makalepu, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 hanya satu pejabat tinggi pratama (JPT) yang akan memasuki masa purnabakti.
Pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Disdagkoperin) Kotim, Joni Tangkere. Sementara pejabat JPT lainnya baru akan menyusul memasuki masa pensiun pada tahun berikutnya.
“Kalau untuk JPT, hanya satu orang yang purnabakti di tahun 2026. Yang lainnya nanti menyusul tahun depan,” ujar Kamaruddin.
Ia juga mengungkapkan bahwa secara umum jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun (BUP) pada tahun ini relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Terkait rencana rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) pada 2026, Kamaruddin mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian. Pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kita masih menunggu kebijakan dari pusat dan juga memperhatikan ketentuan belanja pegawai yang maksimal 30 persen. Itu menjadi pertimbangan penting,” jelasnya.
Menurutnya, belum adanya petunjuk teknis membuat Pemkab Kotim belum dapat mengusulkan kebutuhan formasi ASN untuk tahun anggaran 2026, baik untuk CPNS maupun PPPK.
“Memang untuk rekrutmen CPNS dan PPPK belum ada petunjuk dari pusat untuk pengusulannya, sehingga kami belum mengusulkan formasi. Semua masih menunggu arahan kebijakan dari pemerintah pusat,” tambah Kamaruddin.
Meski demikian, ia menyebut saat ini terdapat pengangkatan CPNS yang berasal dari sekolah kedinasan. Pada tahun ini, Pemkab Kotim menerima lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN/STPDN) serta Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
“Yang ada saat ini hanya dari sekolah kedinasan. Dari STPDN ada empat orang yang kita angkat menjadi CPNS, dan bulan depan ada tiga orang alumni STTD yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi CPNS," pungkasnya. (f1/sb)
