Harga Plastik Melonjak, Pemkab Kotim Akui Terkendala Pasokan dari Jawa
SB, SAMPIT - Lonjakan harga plastik di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian pemerintah daerah. Kenaikan yang terjadi bahkan mencapai hingga 100 persen untuk beberapa jenis produk, dipicu oleh ketergantungan pasokan dari luar daerah serta meningkatnya biaya distribusi.
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kotim, Rafiq Riswandi, menjelaskan bahwa sebagian besar bahan plastik yang beredar di daerah masih didatangkan dari Pulau Jawa. Kondisi ini membuat harga sangat bergantung pada kebijakan dan kondisi pasar di daerah pemasok.
“Penyebabnya adalah pertama karena bahan plastik ini mereka mengambil barangnya dari Pulau Jawa. Jadi kenaikannya memang dari harga agen di sana, di Jawa. Kemudiannya juga kenaikan dari harga ekspedisi,” ujar Rafiq, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, selain faktor harga dari agen, biaya pengiriman juga turut memperparah kondisi. Kenaikan tarif ekspedisi dalam beberapa waktu terakhir berdampak langsung pada harga jual di tingkat pedagang lokal.
Meski mengalami lonjakan yang cukup signifikan, Rafiq menilai kenaikan harga plastik belum memberikan dampak besar terhadap inflasi daerah. Hal ini karena plastik bukan termasuk kebutuhan konsumsi utama masyarakat.
“Memang kenaikannya cukup signifikan, ada yang 100 persen, ada yang 50 persen, ada yang 20 persen, tapi secara menyeluruh itu tidak berpengaruh terhadap inflasi,” jelasnya.
Namun demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai dampak lanjutan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan sektor perdagangan yang bergantung pada penggunaan plastik sebagai bahan pendukung.
Saat ini, Pemkab Kotim masih mengkaji berbagai langkah strategis untuk menekan harga agar tidak semakin membebani masyarakat dan pelaku usaha. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah mencari alternatif pasokan yang lebih dekat atau mendorong distribusi yang lebih efisien.
“Nah ini yang sulit kita mencari solusinya, nanti kita diskusikan sama-sama lah seperti itu,” tandas Rafiq.
Pemerintah berharap adanya sinergi antara pelaku usaha, distributor, dan pemangku kebijakan agar persoalan ini dapat segera diatasi dan stabilitas harga tetap terjaga di wilayah Kotim. (f1/sb)
