APBD Kalteng 2027 Tembus Rp5,7 Triliun, Belanja Diprioritaskan untuk Pelayanan Publik

SB, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai mengajukan rancangan APBD 2027 ke DPRD Kalteng. Nilai belanja daerah dalam rancangan tersebut mencapai Rp5,736 triliun.

Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kalteng Tahun Anggaran 2027 diserahkan dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kompleks Kantor DPRD Kalteng, Senin (14/9/2026).

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyerahkan langsung dokumen tersebut kepada Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong. Penyerahan dilakukan secara simbolis dan disaksikan para Wakil Ketua DPRD Kalteng.

Dalam pidato pengantar Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, Edy mengatakan penyusunan APBD 2027 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kami menyusun APBD berdasarkan kemampuan keuangan daerah,” kata Edy.

Menurutnya, pemerintah daerah juga akan mengarahkan belanja pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Belanja yang dinilai tidak prioritas akan dirasionalisasi.

“Belanja harus efektif dan efisien. Kami fokus pada pelayanan publik dan program prioritas daerah,” ujarnya.

Edy menjelaskan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap belanja wajib. Pengalokasian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan tersebut sebelum diarahkan pada program prioritas lainnya.

Berdasarkan proyeksi yang telah dibahas bersama DPRD Kalteng, pendapatan daerah pada APBD 2027 diperkirakan mencapai Rp5,386 triliun lebih. Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp5,736 triliun lebih. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp350 miliar lebih.

Defisit tersebut diproyeksikan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp350 miliar lebih. Edy mengatakan dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan DPRD Kalteng sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami menyerahkan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 untuk dikaji dan dibahas bersama DPRD sesuai aturan,” katanya.

Ia berharap pembahasan dapat berjalan dengan baik sehingga APBD 2027 nantinya mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kalimantan Tengah.

Pemprov Kalteng menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran. Pemerintah ingin setiap belanja memiliki manfaat dan mendukung target pembangunan daerah.

Karena itu, sejumlah belanja yang dianggap tidak mendesak akan dievaluasi. Anggaran akan diarahkan pada kebutuhan wajib, pelayanan publik dan program yang menjadi prioritas daerah.

“Yang tidak prioritas akan dirasionalisasi. Anggaran harus digunakan secara efektif dan efisien,” tegas Edy.

Setelah penyerahan tersebut, DPRD Kalteng akan melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap Nota Keuangan serta Raperda APBD 2027 bersama pemerintah daerah.

Rapat paripurna tersebut dihadiri 24 anggota DPRD Kalteng. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli gubernur, para asisten, serta kepala perangkat daerah.

Di antaranya turut hadir Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Kalteng Johni Sonder.

Dalam kesempatan tersebut, Edy juga menyampaikan dukacita atas musibah yang dialami KM Virgo Transport 8. Ia mendoakan seluruh penumpang dan pihak yang terdampak agar mendapat keselamatan.

“Kami mengucapkan belasungkawa yang mendalam. Semoga seluruh penumpang diberikan keselamatan,” pungkasnya. (sb/*)