Wabup Kotim Ajak Menhut Tinjau Karhutla di Pulau Hanaut dan Seranau
SB, SAMPIT - Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati, berencana mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kotim. Salah satu lokasi yang direncanakan menjadi tujuan peninjauan adalah Kecamatan Seranau.
Rencana kunjungan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kendala penanganan karhutla di lapangan sekaligus mengusulkan dukungan dari pemerintah pusat, terutama bagi wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Irawati mengatakan, rencana kedatangan Menteri Kehutanan telah diinformasikan kepada pemerintah daerah. Ia pun dipersiapkan untuk mendampingi kunjungan tersebut karena Bupati Kotim Halikinnor masih menjalani masa pemulihan setelah menjalani operasi rahang.
“Bapak Bupati saat ini masih dalam masa pemulihan setelah operasi rahang, sehingga beliau memerintahkan saya untuk mendampingi apabila Menteri Kehutanan jadi datang,” ujarnya, Senin (12/10/2026).
Menurut Irawati, peninjauan langsung ke lapangan penting dilakukan agar pemerintah pusat dapat melihat kondisi riil penanganan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan membutuhkan penanganan ekstra.
Ia menjelaskan, upaya pemadaman di sejumlah lokasi di Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut menghadapi tantangan berat. Petugas tidak hanya terkendala akses transportasi, tetapi juga harus membawa peralatan pemadaman melewati jalur sungai, menggunakan kendaraan roda dua, hingga berjalan kaki menuju titik kebakaran.
“Kalau di wilayah yang mudah dijangkau, penanganannya masih memungkinkan dilakukan melalui jalur darat. Namun, di sana harus menyeberang menggunakan kapal, kemudian naik sepeda motor, bahkan ada yang harus berjalan kaki. Teman-teman di lapangan juga harus memikul peralatan dan selang untuk melakukan pemadaman,” jelasnya.
Selain persoalan akses, kondisi lahan gambut yang cukup dalam turut menyulitkan upaya pemadaman.
Irawati menyebut, ketebalan gambut di sejumlah lokasi dapat mencapai belasan meter, sehingga penanganannya membutuhkan upaya ekstra agar api tidak terus menjalar maupun kembali muncul.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan dukungan penanganan melalui jalur udara apabila pemadaman melalui jalur darat tidak memungkinkan dilakukan secara optimal.
“Kalau memang beliau bisa turun langsung ke lapangan, kami ingin menunjukkan bagaimana kondisi di sana dan apa saja bantuan dari pemerintah pusat yang dibutuhkan. Mengingat kondisi gambutnya cukup dalam, penanganannya memang harus ekstra,” katanya.
Irawati juga berharap kunjungan tersebut dapat menjadi momentum untuk kembali mengusulkan pembangunan jembatan yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah.
Infrastruktur itu dinilai penting untuk mendukung akses masyarakat sekaligus mempermudah mobilisasi petugas dan peralatan dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, dampak karhutla di Kotim tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga mengancam perekonomian masyarakat.
Sebab, sebagian lahan yang terbakar merupakan lahan pertanian milik warga yang menjadi sumber penghidupan mereka.
“Dampak karhutla ini bukan hanya terhadap kesehatan, pendidikan, dan perekonomian, tetapi ke depan juga berpotensi menambah jumlah masyarakat miskin di Kotim. Apalagi jika lahan pertanian mereka terbakar dan penghasilannya hilang,” pungkasnya.
Pemerintah daerah berharap, melalui peninjauan langsung dan koordinasi dengan pemerintah pusat, penanganan karhutla di wilayah yang sulit dijangkau dapat memperoleh dukungan yang lebih optimal, baik dari sisi sarana pemadaman, akses infrastruktur, maupun upaya perlindungan terhadap masyarakat terdampak. (f1/sb)
