Distribusi BBM Subsidi untuk Petani Dinilai Masih Menyulitkan
SB, SAMPIT - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Yephi Hartady Periyanto, menilai distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi petani masih perlu dibenahi agar tidak mempersulit masyarakat penerima subsidi, khususnya di kawasan sentra pertanian.
Menurut Yephi, persoalan distribusi BBM subsidi dapat diselesaikan melalui tiga tahapan solusi, mulai dari jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang.
Untuk solusi jangka pendek, ia menegaskan bahwa sistem pengawasan sebenarnya sudah tersedia melalui aplikasi barcode atau QR Code penerima subsidi dalam program Subsidi Tepat MyPertamina.
“Kalau jangka pendek sebenarnya sistemnya sudah ada. Petani penerima subsidi itu sudah terdata melalui aplikasi dan barcode. Bahkan ada legalisasi dan rekomendasi dari kepala dinas. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dipersulit di lapangan,” kata Yephi, Selasa (26/5/2026).
Ia menjelaskan, rekomendasi dari dinas hanya mengambil data penerima dari sistem aplikasi yang telah memuat identitas petani penerima subsidi.
Karena itu, menurutnya, petugas SPBU tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan berlebihan terhadap petani yang telah memiliki barcode subsidi.
“Kalau memang ada kebocoran atau penyalahgunaan, itu tanggung jawab kami yang mengeluarkan validasi. Jadi jangan sampai petani yang sudah jelas penerima subsidi malah dipersulit lagi saat membeli BBM,” ujarnya.
Yephi mengibaratkan sistem tersebut sama seperti penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi kendaraan umum. Petani yang sudah terdaftar seharusnya dapat langsung dilayani tanpa hambatan tambahan.
“Petani itu penerima hak subsidi. Selama ini justru banyak petani yang tidak pernah mengambil hak subsidinya. Ketika sekarang mereka mulai mengambil karena ada kebutuhan, jangan malah dibuat sulit,” tegasnya.
Selain itu, Yephi juga menyoroti pemeriksaan tambahan terhadap wadah atau jeriken yang digunakan petani saat membeli solar subsidi. Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah standar keamanan wadah, bukan larangan penggunaan jeriken.
“Kalau soal tangki atau jeriken sebenarnya itu persoalan teknis dan keselamatan. Jadi bukan berarti tidak boleh. Tinggal disosialisasikan saja standar jeriken yang aman, ketebalannya bagaimana, jenisnya seperti apa. Petani pasti sanggup mengikuti aturan kalau dijelaskan dengan baik,” jelasnya.
Untuk solusi jangka menengah, DPKP Kotim mendorong adanya titik pengambilan khusus BBM subsidi bagi petani maupun nelayan agar distribusi tidak menumpuk di satu SPBU tertentu.
“Kita coba pikirkan titik pengambilan tertentu supaya tidak menumpuk di satu tempat. Karena sebenarnya pengambilan tidak harus di satu SPBU saja,” ucapnya.
Sementara dalam jangka panjang, Yephi menilai perlu adanya kebijakan khusus bagi kawasan sentra pertanian, termasuk kemungkinan pembangunan SPBU khusus petani.
Menurutnya, kawasan sentra produksi pangan memerlukan dukungan distribusi energi yang memadai agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan harga komoditas tetap stabil.
“Kalau suatu daerah ditetapkan sebagai kawasan sentra, harus ada banyak kemudahan dan prioritas. Salah satunya mungkin SPBU khusus petani atau sistem khusus untuk mendukung kebutuhan mereka,” katanya.
Ia mencontohkan kawasan selatan Kotim yang memiliki jumlah petani cukup besar, namun akses pengisian BBM subsidi masih terbatas pada satu titik SPBU sehingga dinilai kurang ideal.
“Bayangkan petani dari Teluk Sampit, Samuda dan wilayah lain harus menuju satu SPBU. Sementara jumlah petani kita banyak. Ini belum lagi kalau potensi kelapa dalam kembali dikembangkan. Maka kebutuhan energinya juga harus dipikirkan,” ungkapnya.
Yephi menambahkan, distribusi BBM subsidi tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan petani, tetapi juga berdampak terhadap stabilitas harga pangan di masyarakat.
“Kalau distribusi BBM terganggu, dampaknya bisa sampai ke harga beras dan komoditas lainnya. Karena itu subsidi ini memang harus dijaga agar tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian,” tegasnya. (f1/sb)
