Fraksi Golkar Soroti Kemandirian Fiskal dan Kualitas Belanja RAPBD Kotim 2027
SB, SAMPIT – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kotim Tahun Anggaran 2027. Namun, Fraksi Golkar menegaskan APBD harus benar-benar menjadi instrumen kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata masyarakat.
Anggota DPRD Kotim Fraksi Golkar, Abdul Kadir, mengatakan dinamika kebijakan fiskal pemerintah pusat membuat daerah harus semakin cermat dalam menentukan prioritas anggaran.
“Di tengah dinamika kebijakan fiskal pusat, kebutuhan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM serta pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar, keterbatasan fiskal harus dijawab dengan ketepatan prioritas dan kualitas belanja,” kata Abdul Kadir, Sabtu (19/9/2026)
Ia menyebut, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp1,702 triliun. Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp436,955 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,265 triliun.
Menurutnya, komposisi tersebut menunjukkan ketergantungan Kotim terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Karena itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui pembenahan basis data pajak dan retribusi, digitalisasi transaksi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD serta penggalian potensi ekonomi.
“Optimalisasi pendapatan harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat kecil dan UMKM,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga mencermati RAPBD 2027 yang mengalami defisit sebesar Rp34,041 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp54,041 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar sehingga pembiayaan netto mencapai Rp34,041 miliar.
Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai sumber penerimaan pembiayaan dan peruntukannya. Jika penerimaan tersebut bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pemerintah diminta menjelaskan komponen pembentuknya.
Selain itu, RAPBD 2027 belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sejumlah dana dari APBN lainnya. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan skenario fiskal yang matang apabila terjadi penyesuaian transfer dari pemerintah pusat.
“Program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat harus tetap dilindungi,” ujarnya.
Dari sisi belanja, Fraksi Golkar menyoroti rencana belanja daerah 2027 yang mencapai Rp1.736.103.294.000. Menurut Abdul Kadir, besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan APBD, melainkan sejauh mana belanja tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat.
Belanja rutin, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, rapat serta kegiatan pendukung pemerintahan diminta dikendalikan agar ruang fiskal lebih besar diarahkan untuk pelayanan masyarakat, infrastruktur dasar, belanja modal dan program produktif.
Fraksi Golkar juga menyoroti masih adanya kegiatan perangkat daerah yang pelaksanaannya menumpuk pada akhir tahun. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kualitas pekerjaan, penyerapan anggaran serta perputaran ekonomi masyarakat.
“Program dan kegiatan OPD harus dilaksanakan lebih awal, tepat waktu, tepat sasaran serta tetap menjaga kualitas dan kuantitas pekerjaan. Penumpukan belanja di akhir tahun harus dihindari agar APBD dapat lebih cepat mendorong aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” katanya.
Selain persoalan fiskal dan belanja, Fraksi Golkar memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Kotim.
Pembangunan dinilai perlu diprioritaskan pada infrastruktur yang mampu membuka keterisolasian, menghubungkan desa dengan pusat pelayanan dan pasar, mendukung sentra produksi serta memperlancar akses pendidikan dan kesehatan.
“Pemerataan antara Kota Sampit, kecamatan dan perdesaan juga harus menjadi perhatian agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, Fraksi Golkar menyambut baik komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan UMKM dan hilirisasi sawit. Namun, hilirisasi diminta tidak berhenti pada konsep, melainkan diwujudkan melalui program konkret yang mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Hilirisasi juga dinilai perlu diperluas tidak hanya pada sektor sawit, tetapi mencakup pertanian, perikanan dan berbagai produk unggulan daerah dengan melibatkan UMKM serta koperasi.
Sementara untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah daerah didorong meningkatkan produksi pertanian, hortikultura, peternakan dan perikanan yang didukung sarana produksi, irigasi, jalan produksi, pengelolaan pascapanen hingga pemasaran.
Fraksi Golkar selanjutnya meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret untuk meningkatkan PAD secara sehat dan berkelanjutan, menjaga ketahanan fiskal 2027, menentukan prioritas pembangunan infrastruktur serta memastikan proporsi belanja produktif dan pelayanan masyarakat lebih optimal dibandingkan belanja operasional pemerintahan. (f1/sb)
