Anggaran Terbatas, Siti Nafsiah Dorong Perusahaan Turun Tangan Padamkan Karhutla di Palangka Raya
SB, PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya diharapkan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Siti Nafsiah, mendorong keterlibatan perusahaan dan pihak ketiga untuk memperkuat upaya pencegahan hingga pemadaman kebakaran.
Menurut Nafsiah, keterbatasan anggaran daerah, terlebih di tengah pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, perlu disikapi dengan mencari sumber dukungan alternatif. Ia mengingatkan agar kendala anggaran tidak sampai menghambat penanganan karhutla di lapangan.
“Kalau memang demikian keadaannya, tentu kita sangat prihatin. Namun, kita berharap upaya pemadaman karhutla tetap terus dilakukan,” kata Nafsiah, Senin (12/10/2026).
Ia memahami penanganan karhutla membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi, jika anggaran yang tersedia telah terserap untuk penanganan pada periode sebelumnya, pemerintah daerah perlu menyusun langkah lain agar upaya pengendalian kebakaran tetap berjalan.
Karena itu, Nafsiah menilai kerja sama dengan pihak swasta menjadi salah satu pilihan yang perlu dipertimbangkan. Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng maupun mitra Pemerintah Kota Palangka Raya dapat dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan penanganan karhutla.
Dukungan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana hingga kebutuhan untuk menunjang proses pemadaman. Dengan keterlibatan berbagai pihak, beban penanganan karhutla diharapkan tidak sepenuhnya bertumpu pada APBD.
“Saya yakin pemerintah memiliki banyak cara, sehingga tidak hanya bergantung kepada APBD,” ujarnya.
Nafsiah menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha perlu dibuka agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara bersama-sama. Menurutnya, keterbatasan anggaran seharusnya mendorong pemerintah mencari solusi dan memperluas dukungan, bukan menjadi alasan terhentinya upaya pemadaman.
“Bisa dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga, perusahaan-perusahaan yang ada, maupun mitra Pemerintah Kota Palangka Raya. Upaya seperti itu perlu dilakukan,” tegasnya.
Ia berharap sinergi tersebut dapat membantu menjaga keberlanjutan penanganan karhutla di Palangka Raya, terutama ketika dukungan anggaran pemerintah daerah menghadapi keterbatasan. (sb/*)
